Surabaya, Metropolitannews.Id – Pemerintah Kota Surabaya, membantu masyarakat melakukan pemutakhiran data desil sosial ekonomi sebagai bagian dari upaya memastikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai dengan kondisi warga di lapangan.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Antiek Sugiharti mengatakan pemkot melakukan verifikasi langsung ke lapangan atau outreach terhadap warga yang mengajukan sanggahan terkait pemeringkatan desil.
“Meski penentuan dan pemeringkatan desil merupakan kewenangan pemerintah pusat,” kata Antiek di Surabaya, Senin.
Ia menjelaskan, sepanjang triwulan III 2026 tercatat 3.283 aduan terkait desil yang disampaikan masyarakat melalui mekanisme sanggahan. Aduan tersebut kemudian diverifikasi dan hasilnya diusulkan kepada pemerintah pusat sebagai bahan pemutakhiran data.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 345 warga mengalami kenaikan desil, 1.845 warga mengalami penurunan desil, sedangkan 1.093 lainnya tetap berada pada pemeringkatan sebelumnya.
“Nah, dari total 3.283 aduan sanggahan, itu yang naik desilnya ada 345. Yang turun desilnya ada di 1.845 dan ada yang tetap itu di 1.093,” ujarnya.
Antiek menegaskan, Dinsos Surabaya memiliki peran pada tahapan pengecekan kondisi masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada pemerintah pusat. Sementara keputusan akhir mengenai pemeringkatan desil tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Menurut dia, kondisi tersebut menjelaskan mengapa warga yang telah diverifikasi oleh petugas di lapangan belum tentu mengalami perubahan pemeringkatan desil.
“Sehingga kenapa kita sudah cek, tapi hasilnya (desil) ada yang masih tetap. Nah, itu tadi bahwa kami mengusulkan, menyampaikan, tetapi proses pendesilnya menjadi kewenangan di pusat,” katanya.
Antiek menyebutkan, data yang diterima Dinsos Surabaya mencakup masyarakat yang berada pada desil 1 hingga desil 5. Adapun data dengan cakupan desil 1 sampai 10 dapat diperoleh melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
“Jadi memang di dalam data yang kami terima itu ada yang data desil 1 sampai 5. Kemudian kalau yang dari teman-teman Bappeda itu bisa mendapatkan data dari desil 1 sampai 10,” tuturnya.
Ia menambahkan, masih terdapat warga yang belum mendapatkan pemeringkatan desil. Salah satu penyebabnya adalah warga tidak berada di lokasi saat pendataan atau petugas Badan Pusat Statistik (BPS) tidak menemukan alamat yang bersangkutan ketika survei berlangsung.
“Ada yang tidak pemeringkatan itu biasanya ketika dilakukan survei oleh teman-teman BPS, yang bersangkutan tidak ada, atau tidak ditemukan alamatnya atau kebetulan tidak ada di tempat,” katanya.
Pemkot Surabaya melalui Dinsos terus mendorong masyarakat untuk memastikan data sosial ekonominya sesuai dengan kondisi terkini sehingga proses penyaluran program pemerintah dapat didukung oleh data yang lebih akurat. mtp/an
