Surabaya, Metropolitannews.Id – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya memperketat pengawasan parkir dan menindak tegas juru parkir (jukir) yang melanggar ketentuan. Instruksi tersebut disampaikan menyusul laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran tarif dan penggunaan lahan parkir di sejumlah lokasi, termasuk kawasan wisata Ampel dan Pasar Blauran.
Eri mengatakan, laporan warga tersebut mencakup dugaan penarikan tarif parkir sebesar Rp5 ribu serta pemanfaatan lahan parkir yang tidak sesuai aturan. Dugaan pelanggaran itu menjadi perhatian karena disebut terjadi meskipun petugas Dishub berada di lokasi.
Saat melakukan evaluasi bersama jajaran Dishub Surabaya, Rabu, Eri bahkan memutar rekaman video kiriman masyarakat yang memperlihatkan dugaan pelanggaran di lapangan. Keberadaan petugas Dishub seharusnya mampu mencegah praktik parkir liar dan memastikan pelayanan parkir berjalan sesuai ketentuan.
“Kalau ada jukir liar, bukan berarti anak-anak Dinas Perhubungan Surabaya diam saja. Saya tidak mau kejadian ini terulang lagi. Saya beri kewenangan untuk bertindak tegas,” ujarnya.
Selain meminta penindakan terhadap pelanggaran, Eri juga menginstruksikan evaluasi kinerja petugas Dishub yang bertanggung jawab melakukan pengawasan. Personel yang dinilai tidak mampu menjalankan tugas dengan baik diminta menjadi bahan evaluasi, termasuk kemungkinan pergantian petugas.
Menurutnya, pengawasan di lapangan tidak akan berjalan efektif apabila pimpinan tidak berani mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran yang ditemukan. Karena itu, ia meminta jajaran Dishub memastikan setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti dan pengawasan dilakukan secara konsisten.
Eri juga menyoroti penataan juru parkir sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola perparkiran di Kota Surabaya. Ia meminta agar pergantian jukir dilakukan dengan mempertimbangkan warga setempat yang dinilai mampu menjalankan tugas secara tertib dan bertanggung jawab.
“Ganti juru parkirnya kalau memang tidak bisa bekerja dengan benar. Pilih sendiri warga Surabaya. Warga Surabaya juga membutuhkan pekerjaan,” tuturnya.
Ia berharap, pelibatan warga Surabaya dalam pengelolaan parkir dapat membuka kesempatan kerja sekaligus mendukung ketertiban pelayanan kepada masyarakat. Namun, setiap jukir tetap harus menjalankan tugas sesuai aturan, termasuk terkait tarif dan penggunaan lokasi parkir.
Eri menegaskan, pengawasan berkelanjutan oleh Dishub menjadi kunci untuk mencegah terulangnya praktik parkir yang merugikan masyarakat. Petugas di lapangan diminta memastikan lahan parkir digunakan sesuai peruntukan serta menindak setiap pelanggaran yang ditemukan.
Pemkot Surabaya berharap langkah evaluasi dan penertiban tersebut dapat meningkatkan disiplin juru parkir, memperkuat pengawasan, serta memberikan rasa aman dan kepastian tarif bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas parkir di Kota Pahlawan. mtp/gun
