Surabaya, Metropolitannews.Id – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut pergantian 13 kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya selama satu tahun terakhir merupakan hasil evaluasi terhadap kinerja dan capaian target masing-masing perangkat daerah.
Eri menegaskan, rotasi pejabat tersebut tidak berkaitan dengan persoalan suka atau tidak suka, melainkan bagian dari upaya memastikan seluruh program pemerintahan berjalan sesuai sasaran dan memberikan hasil yang terukur kepada masyarakat.
“Karena setiap pekerjaan yang ada di Kota Surabaya, kita pasti lihat output dan outcome. Jadi di Surabaya ada 13 kepala dinas yang sudah berganti dalam waktu satu tahun,” kata Eri dalam keterangannya, Rabu.
Menurutnya, setiap kepala perangkat daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan program yang menjadi tugasnya mampu menghasilkan output sekaligus outcome sesuai target yang telah ditetapkan.
Eri mengatakan, sebagai kepala daerah, dirinya memiliki tanggung jawab untuk menggerakkan seluruh unsur pemerintahan agar pembangunan dapat berjalan secara terpadu. Ia mengibaratkan kepala daerah sebagai seorang pemimpin orkestra yang harus mampu menyatukan berbagai elemen agar bergerak menuju tujuan yang sama.
“Kepala daerah itu adalah pemimpin orkestra. Maka sama hari ini, wali kota atau kepala daerah di Kota Surabaya tidak akan pernah ada artinya ketika rakyat Surabaya tidak bersatu padu ikut membangun kotanya sendiri,” ujarnya.
Selain melakukan evaluasi terhadap jajaran pimpinan perangkat daerah, Pemkot Surabaya juga terus mengubah pola kerja aparatur sipil negara (ASN) agar pelayanan pemerintahan semakin dekat dengan masyarakat.
Eri menjelaskan, ASN tidak hanya dituntut bekerja dari kantor pemerintahan, tetapi juga harus hadir di tengah masyarakat melalui pelayanan yang dilakukan di balai RW.
“Di Surabaya kita ubah cara bekerja kita. Kami tidak bekerja lagi di kantor, tapi pegawai negeri sipil (PNS) kami dan ASN bekerjanya di balai RW. Kenapa? Karena harus dekat dengan rakyatnya, masyarakatnya,” katanya.
Ia menambahkan, pendekatan tersebut dilakukan agar persoalan masyarakat dapat diketahui dan ditangani secara lebih cepat karena aparatur berada lebih dekat dengan warga.
Eri juga menyampaikan bahwa pelayanan publik di Surabaya disusun dengan mempertimbangkan seluruh tahapan kehidupan masyarakat. Pemerintah kota berupaya memastikan kebutuhan warga dapat dilayani sejak masa kehamilan hingga memasuki usia lanjut.
“Pelayanan publik di Surabaya itu kita lakukan mulai masyarakat Surabaya hamil sampai dengan di usia tua. Di situlah kita tentukan pelayanan publik apa yang akan kita lakukan,” tuturnya. mtp/ind
