Surabaya, Metropolitannews.Id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan seleksi Petugas Haji Daerah (PHD) untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah/2027 Masehi harus dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan non-diskriminatif.
Penegasan tersebut disampaikan Khofifah menyusul dibukanya proses seleksi PHD yang mengacu pada Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026. Ia meminta seluruh tahapan, persyaratan, mekanisme, hingga ketentuan seleksi dijalankan sesuai aturan yang berlaku.
“Tahapan, persyaratan, alur dan ketentuan harus benar-benar dipedomani bagi para calon peserta Seleksi PHD,” kata Khofifah, Senin.
Menurut Khofifah, keberadaan petugas haji daerah sangat menentukan kualitas pelayanan kepada jemaah selama berada di Tanah Suci. Petugas tidak hanya bertugas mendampingi perjalanan, tetapi juga memberikan pembinaan, pelayanan, serta perlindungan kepada jemaah selama menjalankan ibadah.
Karena itu, proses seleksi harus mampu menghasilkan petugas yang memiliki kompetensi, kondisi fisik dan mental yang baik, kemampuan komunikasi, serta komitmen tinggi dalam melayani.
Khofifah secara khusus mengingatkan pentingnya kemampuan petugas dalam mendampingi jemaah lanjut usia (lansia) maupun jemaah dengan risiko kesehatan tinggi. Kelompok tersebut membutuhkan perhatian dan pendampingan lebih agar dapat menjalankan ibadah secara aman dan nyaman.
“Petugas Haji Daerah harus benar-benar memiliki kapasitas dan komitmen untuk melayani. Yang kita utamakan adalah bagaimana jemaah haji dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, sehat, dan memperoleh pendampingan yang optimal,” ujarnya.
Pada penyelenggaraan haji 2027, Jawa Timur mendapatkan alokasi sebanyak 121 PHD. Jumlah tersebut terdiri atas 91 petugas pelayanan umum dan 30 petugas pelayanan kesehatan.
Dari total alokasi itu, sebanyak 108 petugas diperuntukkan bagi 38 kabupaten/kota, sedangkan 13 petugas lainnya ditempatkan pada tingkat provinsi dengan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur.
Ratusan petugas tersebut dipersiapkan untuk memberikan pelayanan kepada estimasi 42.051 jemaah haji asal Jawa Timur yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter).
“Petugas Haji Daerah bukan sekadar pendamping perjalanan. Mereka adalah pelayan tamu-tamu Allah. Kita butuh petugas yang berintegritas, kompeten, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki keikhlasan melayani,” katanya.
Adapun persyaratan seleksi dibedakan berdasarkan bidang pelayanan. Untuk pelayanan umum, calon peserta harus berusia 30-55 tahun dengan pendidikan minimal sarjana (S1) atau sederajat.
Sementara itu, calon petugas pelayanan kesehatan disyaratkan berusia 27-55 tahun dengan kualifikasi profesi yang sesuai.
Proses pendaftaran dibuka mulai 5 hingga 10 November 2026. Selanjutnya, verifikasi usulan dilaksanakan pada 11-13 November, sebelum peserta mengikuti tes berbantuan komputer atau Computer Assisted Test (CAT) pada 14 November 2026.
Hasil seleksi dijadwalkan diumumkan pada 16 November 2026.
Untuk memastikan proses berjalan sesuai ketentuan, Khofifah meminta seluruh bupati dan wali kota turut mengawal pelaksanaan seleksi di wilayah masing-masing. Pemerintah kabupaten/kota juga diminta menyampaikan informasi persyaratan dan mekanisme pendaftaran secara terbuka agar masyarakat memiliki kesempatan yang sama.
“Saya minta Bupati dan Wali Kota aktif mengawal proses ini di daerah masing-masing. Pastikan informasi seleksi sampai ke masyarakat secara terbuka, dan pastikan yang lolos adalah yang benar-benar terbaik, memenuhi syarat, objektif dan transparan,” katanya.
